KARAWANG — Suarapubliknews.web.id Kebakaran yang menghanguskan sebagian kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karawang pada Rabu malam, 14 Oktober 2026, sekitar pukul 22.54 WIB, terus menuai sorotan. Insiden tersebut memunculkan pertanyaan publik, terutama karena terjadi di tengah sejumlah persoalan pertanahan yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Salah satu informasi yang beredar menyebutkan adanya sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga mendatangi lokasi kantor ATR/BPN Karawang pada Kamis (15/10/2026), sehari setelah kebakaran terjadi. Namun, hingga berita ini disusun, informasi mengenai kedatangan penyidik tersebut belum terkonfirmasi secara resmi.
Kabar itu turut menjadi perhatian Asep Agustian, S.H., M.H., yang akrab disapa Askun, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Karawang. Ia menilai peristiwa kebakaran tersebut perlu diusut secara menyeluruh, terlebih terdapat sejumlah persoalan pertanahan di Karawang yang membutuhkan kejelasan.
“ Saya mendapatkan kabar itu, mengenai kehadiran penyidik KPK. Malam harinya terjadi kebakaran dan di lokasi ada Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, kemudian keesokan harinya beredar kabar adanya penyidik KPK,” ujar Askun, Selasa (20/10/2026).
Ia kemudian menyampaikan dugaan bahwa kedatangan penyidik tersebut mungkin berkaitan dengan rencana pemeriksaan atau penggeledahan yang belum terlaksana. Meski demikian, dugaan mengenai rencana penggeledahan maupun kaitannya dengan kebakaran belum didukung konfirmasi resmi dari KPK atau aparat penegak hukum.
Karena itu, informasi tersebut perlu diverifikasi melalui keterangan pihak-pihak berwenang agar tidak berkembang menjadi kesimpulan yang prematur.
Soroti Dugaan Tumpang Tindih 280 Hektare Kawasan Hutan di KIIC
Selain persoalan kebakaran, Askun menyoroti masalah lahan seluas sekitar 280 hektare di kawasan hutan Telukjambe yang disebut telah beralih fungsi menjadi kawasan industri di Karawang International Industrial City (KIIC).
Menurut Askun, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kepastian hukum atas tanah, perlindungan hak masyarakat, serta dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan status kawasan hutan.
Ia menyebut, sejak 2017, para petani penggarap mengaku kehilangan akses terhadap lahan yang selama ini mereka manfaatkan. Askun menduga terdapat persoalan tata kelola pertanahan yang perlu ditelusuri, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum dalam praktik mafia tanah.
Dugaan adanya mafia tanah, pelanggaran tata ruang, maupun penyimpangan dalam penguasaan lahan harus dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan dokumen yang sah. Status hukum masing-masing bidang tanah juga perlu dipastikan berdasarkan data pertanahan dan kehutanan yang berwenang.
Askun mengingatkan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian masyarakat melalui aksi demonstrasi. Ia juga menyinggung komitmen yang menurutnya pernah disampaikan pihak ATR/BPN Karawang mengenai tidak diperpanjangnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik sejumlah perusahaan yang masa berlakunya akan berakhir pada 2028.
“Pihak ATR/BPN Karawang sebelumnya disebut sudah berjanji tidak akan memperpanjang SHGB yang masa berlakunya akan habis pada 2028. Sekarang yang perlu ditanyakan adalah bagaimana ketegasan pemerintah daerah bersama instansi terkait dalam menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Askun.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang agar berkoordinasi dengan instansi pertanahan, kehutanan, serta aparat penegak hukum untuk memastikan status lahan dan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang sudah ada data dan keterangan resmi mengenai tumpang tindih kawasan hutan dengan kawasan industri, persoalan itu harus diselesaikan secara terbuka. Status lahannya harus jelas dan penanganannya tidak boleh tebang pilih,” ujarnya.
Askun menegaskan, tindakan penertiban atau pembongkaran bangunan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan. Langkah tersebut harus didasarkan pada hasil verifikasi status lahan, keputusan pejabat berwenang, dan prosedur hukum yang berlaku.
Desak Puslabfor Bareskrim Polri Transparan
Hampir sepekan setelah kebakaran, Askun meminta aparat penegak hukum menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada masyarakat, terutama terkait penyebab kebakaran dan kondisi dokumen pertanahan yang terdampak.
Ia secara khusus meminta Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri serta penyidik yang menangani perkara tersebut agar memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyelidikannya bukan hanya menjadi perhatian Polresta Karawang atau Polda Jawa Barat. Karena penanganannya disebut melibatkan Mabes Polri, kami meminta hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada publik sesuai tahapan dan ketentuan hukum,” ujar Askun.
Menurutnya, penyebab kebakaran tidak boleh disimpulkan sebagai sabotase sebelum ada hasil pemeriksaan resmi. Pemeriksaan perlu menjelaskan apakah kebakaran disebabkan gangguan listrik, faktor lain, atau terdapat indikasi tindak pidana.
Ia juga meminta aparat memastikan keamanan dan keberadaan dokumen pertanahan yang masih dapat diselamatkan, sekaligus menelusuri ketersediaan salinan digital dan arsip pendukung untuk melindungi kepentingan masyarakat.
“Kasus ini harus diusut secara profesional, akuntabel, dan transparan. Kalau ditemukan unsur pidana, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai masyarakat yang memiliki persoalan pertanahan justru menjadi pihak yang paling dirugikan,” tegasnya.
Askun berharap penyelidikan kebakaran tidak berhenti pada penentuan penyebab api, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pertanahan dan menindaklanjuti laporan masyarakat yang memiliki dasar hukum.
Rieke Diah Pitaloka Ikut Mempertanyakan Kebakaran Arsip Tanah
Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, turut menyoroti kebakaran kantor ATR/BPN Karawang. Ia mengaku prihatin karena insiden tersebut dilaporkan menghanguskan gudang arsip atau dokumen pertanahan.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat (16/10/2026), Rieke mempertanyakan apakah kebakaran itu murni akibat korsleting listrik atau terdapat faktor lain yang perlu diselidiki.
“Ini murni karena musibah korsleting (listrik) atau ada sesuatu di balik puing-puing itu?” demikian pernyataan Rieke sebagaimana dikutip dalam informasi yang menjadi bahan pemberitaan ini.
Rieke juga mengaitkan kekhawatirannya dengan konflik pertanahan di Karawang, termasuk tuntutan warga Poponcol yang meminta kepastian penerbitan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Menurutnya, hilangnya dokumen fisik pertanahan dapat menimbulkan persoalan serius apabila tidak ditangani dengan baik. Dokumen tersebut dapat menjadi bagian dari alat pembuktian riwayat dan status suatu bidang tanah, meskipun pembuktian hak tidak semata-mata bergantung pada satu jenis arsip.
Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab apabila pengamanan arsip, validasi data, dan proses pelayanan pertanahan tidak dilakukan secara cermat.
Namun, kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan dokumen tidak dengan sendirinya membuktikan adanya sabotase atau keterlibatan pihak tertentu dalam kebakaran. Kesimpulan mengenai penyebab kejadian tetap harus mengacu pada hasil penyelidikan resmi.
Dasar Hukum: Kebakaran, Arsip Pertanahan, dan Dugaan Mafia Tanah
Sejumlah ketentuan hukum yang relevan untuk menjadi rujukan dalam penanganan perkara ini meliputi:
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketentuan pidana yang relevan harus ditentukan berdasarkan fakta perbuatan, unsur pasal, serta hasil penyidikan. Apabila ditemukan indikasi pembakaran yang disengaja atau perusakan dokumen, penyidik perlu menguji ketentuan yang tepat, bukan langsung menyimpulkan telah terjadi tindak pidana.
-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kerangka hukum acara pidana yang lama. Untuk perkara yang ditangani pada Oktober 2026, penyidik harus merujuk pada KUHAP yang berlaku saat itu, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan memperhatikan ketentuan peralihan yang relevan.
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi salah satu landasan hukum utama dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Penerapan ketentuannya pada bidang tanah tertentu harus mempertimbangkan status hak, riwayat penguasaan, dan dokumen resmi yang tersedia.
-
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah, antara lain melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, relevan untuk menelaah dugaan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penentuan status kawasan dan tindakan penertiban harus berdasarkan data serta keputusan pejabat berwenang.
-
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur penyelenggaraan kearsipan, termasuk pengelolaan, perlindungan, dan penyelamatan arsip sesuai ketentuan. Prinsip ini relevan dalam upaya mengamankan arsip pertanahan yang terdampak kebakaran.
-
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menjadi salah satu dasar hukum kelembagaan dan kewenangan KPK. Namun, belum ada dasar untuk menyatakan kebakaran ini berkaitan dengan perkara KPK sebelum hubungan tersebut dikonfirmasi oleh lembaga berwenang.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Dugaan
Kebakaran kantor ATR/BPN Karawang kini menjadi perhatian karena menyentuh dua persoalan penting sekaligus: keselamatan dan keutuhan arsip pertanahan serta kepastian hukum atas tanah masyarakat.
Publik berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai penyebab kebakaran, dampak terhadap dokumen, dan langkah pemulihan pelayanan pertanahan. Di sisi lain, setiap dugaan keterlibatan pihak tertentu harus diuji secara objektif agar tidak menimbulkan tuduhan tanpa bukti.
Hingga terdapat keterangan resmi dari kepolisian, Puslabfor Bareskrim Polri, KPK, maupun instansi terkait, dugaan sabotase, kabar rencana penggeledahan, dan dugaan keterkaitan dengan persoalan lahan KIIC masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Masyarakat kini menantikan hasil penyelidikan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, dalam persoalan pertanahan, yang dipertaruhkan bukan hanya dokumen, melainkan juga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
(Ginanjar)
Posting Komentar untuk "KEBAKARAN KANTOR ATR/BPN KARAWANG, SOROTAN PUBLIK KEMBALI MENGUAT"