KARAWANG — Suarapubliknews.web.id Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sundawani Kabupaten Karawang mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sejumlah kawasan industri. Desakan tersebut muncul menyusul adanya laporan masyarakat mengenai dugaan sekitar 4.000 TKA yang belum tercatat secara administratif dan diduga tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah dengan kawasan industri besar yang menjadi tujuan investasi, sehingga pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing harus berjalan seiring dengan perlindungan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Ketua DPD Sundawani Karawang, H. Ranzes Iman Sudirman, mengatakan pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan administrasi dan legalitas TKA. Menurutnya, dinas ketenagakerjaan dan pihak imigrasi harus segera melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan seluruh tenaga kerja asing yang bekerja di Karawang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
"Jangan sampai Karawang hanya menjadi tempat berdirinya kawasan industri dan masuknya investasi, tetapi masyarakat lokal justru kesulitan memperoleh kesempatan kerja. Kami ingin ada keseimbangan antara kepentingan investasi, perlindungan tenaga kerja lokal, dan kepatuhan perusahaan terhadap hukum," ujar H. Ranzes kepada wartawan di Karawang, Senin (2/11/2026).
LBH Sundawani Soroti Kepatuhan Regulasi dan Alih Teknologi
Menanggapi persoalan tersebut, Direktur LBH Sundawani Karawang, Abu Nurbuana, S.H., M.H., menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan ribuan TKA yang belum terdata harus ditindaklanjuti melalui verifikasi dan pemeriksaan faktual oleh instansi berwenang.
Ia menjelaskan, penggunaan TKA di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ketentuan mengenai penggunaan TKA diatur dalam Pasal 42 hingga Pasal 49 UU Ketenagakerjaan, yang pada prinsipnya mewajibkan pemberi kerja memenuhi persyaratan sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing.
Abu Nurbuana memaparkan sejumlah ketentuan penting yang harus menjadi perhatian perusahaan pengguna TKA, di antaranya:
-
Pengesahan RPTKA: Perusahaan wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan sesuai ketentuan pemerintah.
-
Pembatasan Jabatan: TKA hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan dan jangka waktu tertentu serta dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia.
-
Alih Teknologi dan Keahlian: Perusahaan berkewajiban menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta memfasilitasi alih teknologi dan keahlian.
-
Jaminan Sosial: Perusahaan wajib memenuhi ketentuan jaminan sosial bagi TKA sesuai persyaratan masa kerja dan peraturan yang berlaku.
"Pemerintah perlu memastikan apakah seluruh TKA di perusahaan-perusahaan Karawang telah memenuhi persyaratan tersebut, termasuk dokumen keimigrasiannya. Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum," tegas Abu.
Transparansi Retribusi dan Keadilan bagi Tenaga Kerja Lokal
Selain persoalan legalitas dan administrasi, LBH Sundawani juga menyoroti aspek keadilan sosial bagi masyarakat Karawang.
Menurut Sundawani, keberadaan investasi industri semestinya memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, termasuk melalui terbukanya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Jangan sampai pertumbuhan kawasan industri yang begitu pesat justru tidak diimbangi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja asal Karawang.
Sundawani juga meminta pemerintah daerah membuka informasi secara transparan mengenai jumlah TKA yang bekerja di Karawang, perusahaan pengguna TKA, serta penerimaan retribusi penggunaan TKA yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana keberadaan tenaga kerja asing memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
DPD Sundawani Karawang menilai pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga harus menyentuh aspek kontribusi perusahaan terhadap daerah dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
Lima Langkah Konkret yang Didesak Sundawani
Untuk memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut, DPD Sundawani Karawang menyampaikan lima langkah konkret yang diminta segera dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait.
Pertama, Pendataan dan Verifikasi. Melakukan pendataan serta pemeriksaan menyeluruh terhadap jumlah riil TKA yang bekerja di seluruh kawasan industri Kabupaten Karawang.
Kedua, Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan. Memeriksa dokumen RPTKA, kesesuaian jabatan, masa kerja, serta persyaratan administrasi dan keimigrasian setiap TKA.
Ketiga, Koordinasi Lintas Instansi. Memperkuat sinergi antara Dinas Ketenagakerjaan, Imigrasi, dan aparat penegak hukum untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.
Keempat, Evaluasi dan Transparansi Retribusi. Melakukan evaluasi terhadap penerimaan retribusi penggunaan TKA serta membuka informasi realisasi penerimaannya secara akuntabel kepada publik.
Kelima, Perluasan Kesempatan Kerja Lokal. Mendorong kebijakan yang memperkuat akses tenaga kerja lokal terhadap peluang kerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Karawang.
Investasi Jangan Abaikan Kepentingan Masyarakat
Meski menyampaikan desakan keras, H. Ranzes Iman Sudirman menegaskan bahwa sikap Sundawani bukan untuk menghambat investasi maupun menolak keberadaan tenaga kerja asing di Kabupaten Karawang.
Sebaliknya, pihaknya menginginkan iklim investasi yang sehat, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pembangunan daerah.
Menurutnya, kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Karena itu, tidak boleh ada perusahaan yang merasa kebal terhadap aturan hanya karena membawa investasi besar.
"Karawang bukan menutup pintu bagi investasi dan tenaga kerja dari luar. Tetapi siapa pun yang bekerja di wilayah Indonesia wajib menghormati hukum Indonesia," pungkasnya.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret pemerintah daerah dan instansi berwenang. Apakah dugaan sekitar 4.000 TKA yang belum tercatat tersebut dapat dibuktikan melalui pemeriksaan resmi? Pemerintah dituntut memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan spekulasi sekaligus memastikan perlindungan tenaga kerja lokal tetap menjadi prioritas.
(Ginanjar)
Posting Komentar untuk "Sundawani Karawang Soroti Dugaan 4.000 TKA Tak Terdata, Desak Pemerintah Turun Tangan dan Perketat Pengawasan"