KARAWANG – Suarapubliknews.web.id Partai Nasional Demokrat (NasDem) mulai mempertegas posisi politiknya sebagai salah satu kekuatan yang ikut mengawal jalannya pemerintahan. Bukan sekadar hadir dalam seremoni politik, NasDem mendorong pengawasan terhadap kebijakan, program pembangunan hingga penggunaan anggaran agar benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat.
Langkah tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin H. Sabil Akbar, M.IP.
Di tengah besarnya anggaran pemerintah yang digelontorkan untuk pembangunan dan pelayanan publik, pengawasan dinilai menjadi titik krusial. Sebab, setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara maupun daerah pada prinsipnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Bagi NasDem, pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan pemerintah. Namun, fungsi tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan yang dibuat tidak berhenti di atas kertas dan program pembangunan tidak kehilangan sasaran ketika sampai di lapangan.
Sabil Akbar: Anggaran Publik Harus Kembali untuk Rakyat
Sabil Akbar menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pijakan utama dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Terlebih ketika program tersebut menggunakan uang publik.
Pengawasan menjadi semakin penting ketika ditemukan adanya kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Karena itu, aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
sampai program pemerintah bagus di atas kertas, tetapi k“Janganetika dilaksanakan masyarakat justru tidak merasakan manfaatnya,” menjadi semangat yang dikedepankan dalam pengawasan tersebut.
Bukan Sekadar Kritik, NasDem Ingin Bongkar Persoalan dari Bawah
Yang menarik, pendekatan pengawasan yang dilakukan Sabil Akbar tidak hanya melihat persoalan dari ruang rapat atau meja birokrasi.
Aspirasi masyarakat di tingkat bawah menjadi salah satu bahan penting untuk melihat apakah kebijakan pemerintah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.
Mulai dari persoalan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa hingga persoalan sosial ekonomi menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian.
Di sinilah pengawasan politik menjadi penting.
Sebab, masyarakat sering kali menjadi pihak pertama yang merasakan langsung ketika sebuah program tidak berjalan maksimal.
Keluhan mengenai kualitas pembangunan, pelayanan yang lambat, program yang tidak tepat sasaran maupun persoalan administrasi tidak boleh berhenti sebagai percakapan di tengah masyarakat.
Persoalan tersebut harus dibawa ke ruang evaluasi dan dicari jalan keluarnya melalui mekanisme pemerintahan yang tersedia.
Pemerintahan Desa Jangan Lepas dari Pengawasan
Perhatian khusus juga diarahkan kepada pemerintahan desa.
Desa merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat sekaligus salah satu pintu utama pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Besarnya aliran anggaran pembangunan desa membuat transparansi, akuntabilitas dan pengawasan menjadi semakin penting.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana program direncanakan, bagaimana anggaran digunakan dan apa hasil yang kemudian diterima masyarakat.
Karena itu, pengawasan terhadap pemerintahan desa bukan berarti mencurigai seluruh aparatur desa.
Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar aparatur pemerintahan memiliki ruang untuk bekerja secara profesional sekaligus mencegah munculnya potensi penyimpangan.
NasDem Kirim Sinyal Politik
Langkah pengawasan yang dilakukan NasDem melalui Sabil Akbar juga dapat dibaca sebagai sinyal politik bahwa jalannya pemerintahan tidak boleh berjalan tanpa kontrol.
Pemerintah membutuhkan mitra kritis yang mampu memberikan masukan sekaligus mengingatkan ketika terdapat kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Dalam konteks demokrasi, fungsi kontrol tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances.
Namun, kritik harus tetap berbasis data, fakta dan kepentingan publik.
Bukan sekadar membangun kegaduhan politik.
Sabil Akbar sendiri tercatat sebagai Wakil Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPW Partai NasDem Jawa Barat. Dengan posisi tersebut, penguatan hubungan antara kekuatan politik, lembaga legislatif dan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam mengawal pemerintahan.
Jika Ada Masalah, Jangan Ditutup-tutupi
Pengawasan pemerintahan pada akhirnya akan diuji ketika ditemukan persoalan di lapangan.
Apakah pemerintah berani membuka data?
Apakah program yang bermasalah akan dievaluasi?
Apakah anggaran yang tidak tepat sasaran akan diperbaiki?
Dan yang paling penting, apakah suara masyarakat benar-benar didengar?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah, legislatif, partai politik, masyarakat sipil dan media.
NasDem melalui Sabil Akbar tampaknya ingin menempatkan pengawasan sebagai instrumen untuk memastikan pemerintahan tidak berjalan sendiri tanpa kontrol publik.
Sebab, kekuasaan yang menggunakan uang rakyat harus selalu siap diawasi.
Dan ketika pengawasan berjalan, masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terlihat megah dalam laporan, tetapi benar-benar terasa manfaatnya di kehidupan sehari-hari.
Di Karawang, pesan politiknya cukup jelas: anggaran rakyat harus kembali kepada rakyat, dan pemerintahan harus siap diawasi.
(Ginanjar)
Posting Komentar untuk "NasDem Mulai “Pasang Mata” Awasi Pemerintahan, H. Sabil Akbar: Jangan Sampai Anggaran Rakyat Salah Arah"